Kamis, 12 November 2026

Krisis Guru di Sekolah Negeri: Ketika Negara Kekurangan Tenaga Pendidik, Sekolah Kehilangan Jalan Keluar

 

Guru-guru Tahun 1974 - Toto Endargo

oleh: Toto Endargo 

Sejumlah SMP negeri kekurangan hingga 5–10 guru. Pembelajaran terancam terganggu, guru terpaksa mengajar di luar bidang keahliannya, sementara sekolah menghadapi keterbatasan kewenangan dan kebuntuan pembiayaan untuk menghadirkan guru pengganti. Sampai kapan kondisi ini harus dibiarkan?

Kekurangan Guru Bukan Lagi Persoalan Kecil

Ada persoalan serius dalam penyelenggaraan pendidikan negeri yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah, yaitu kekurangan tenaga pendidik di berbagai sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Persoalan ini bukan lagi sekadar kekurangan satu atau dua orang guru. Di sejumlah sekolah, kekurangan tenaga pengajar bahkan mencapai 5–10 orang. Kondisi tersebut tentu bukan persoalan sederhana. Sekolah harus tetap menyelenggarakan pembelajaran, menyelesaikan target kurikulum, dan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, meskipun jumlah guru yang tersedia jauh dari kebutuhan ideal.

Guru pensiun, pindah tugas, meninggal dunia, atau mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah merupakan bagian dari dinamika kepegawaian yang tidak dapat dihindari. Namun, persoalan sesungguhnya muncul ketika guru yang meninggalkan tugas mengajar tersebut tidak segera mendapatkan pengganti.

Sekolah akhirnya harus menghadapi kekosongan tenaga pendidik tanpa kepastian kapan penggantinya akan tersedia.

Pertanyaannya, apakah pemerintah tidak mengetahui kondisi tersebut? Ataukah sistem pendataan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan distribusi guru belum mampu mengantisipasi kekosongan yang terjadi?

Apa pun penyebabnya, sekolah harus menghadapi dampaknya secara langsung. Lebih jauh lagi, peserta didiklah yang berpotensi menjadi pihak paling dirugikan.

Bukan Sekadar Keluhan Satu atau Dua Sekolah: Fakta dari Berbagai Daerah

Bahwa kekurangan guru merupakan persoalan yang meluas dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media sepanjang tahun 2026.

Di Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencatat kebutuhan guru SMP mencapai 775 orang hingga tahun 2027. Sekitar 155 SMP di wilayah tersebut membutuhkan tambahan tenaga pendidik, setidaknya empat sampai lima orang per sekolah. Bahkan, terdapat guru yang dilaporkan harus mengajar hingga 38 jam dalam satu minggu akibat keterbatasan tenaga pengajar. (Sumber: ANTARA, 26 Agustus 2026).

Di Kota Cimahi, Dinas Pendidikan pada Juli 2026 mengungkapkan masih terdapat kekurangan sekitar 83 guru untuk jenjang SMP negeri. Kekurangan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pembelajaran di sekolah. (Sumber: RRI, 28 Juli 2026).

Sementara itu, di Samarinda, SMP Negeri 28 menghadapi kekurangan tenaga pengajar setelah sejumlah guru memasuki masa pensiun dan belum mendapatkan pengganti. Sekolah terpaksa membagi jam pelajaran kepada guru lain yang memiliki kompetensi untuk mengampu mata pelajaran tertentu, meskipun bukan bidang utamanya. (Sumber: Infosatu, 25 Agustus 2026).

Bahkan, pada Oktober 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur kembali menyampaikan bahwa kekurangan guru untuk jenjang SD dan SMP mencapai sekitar 1.400 orang, terutama di wilayah pelosok selatan. (Sumber: detikJabar, 7 Oktober 2026).

Kepala SMP Negeri 2 Purbalingga, Lelly Faizatillah, mengungkapkan bahwa pihak sekolah saat ini masih kekurangan 16 pengajar per Oktober 2026. (Sumber: Suara Mereka, Purbalingga, 31 Oktober 2026)

Berbagai pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa kekurangan guru bukan persoalan yang hanya dialami oleh satu sekolah atau satu daerah. Setiap daerah memiliki kondisi dan tingkat kebutuhan yang berbeda, tetapi persoalan dasarnya serupa: ketersediaan guru belum mampu mengimbangi kebutuhan sekolah.

Angka-angka tersebut tentu tidak dapat dijumlahkan begitu saja karena berbeda cakupan dan kategori. Namun, semuanya memberikan gambaran bahwa persoalan pemenuhan tenaga pendidik perlu ditangani secara lebih sistematis.

Ketika Guru Harus Mengajar Bukan Bidang Keahliannya

Dampak kekurangan guru tidak berhenti pada bertambahnya beban mengajar guru yang masih tersedia.

Dalam kondisi tertentu, sekolah bahkan terpaksa menugaskan seorang guru untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahlian atau latar belakang pendidikannya.

Guru yang seharusnya mengajar mata pelajaran tertentu harus mengambil alih mata pelajaran lain karena tidak tersedia tenaga pendidik yang sesuai. Bukan karena sekolah menghendaki kondisi demikian, melainkan karena tidak tersedia pilihan lain untuk memastikan seluruh mata pelajaran tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran.

Tentu saja, guru yang mendapat tugas tersebut tidak serta-merta dapat disalahkan. Mereka mungkin justru sedang berusaha membantu sekolah dalam situasi yang sulit.

Namun, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa kesesuaian antara kompetensi guru dan mata pelajaran yang diajarkan merupakan bagian penting dari mutu pendidikan.

Mengajar bukan sekadar hadir di kelas, menyampaikan materi, memberikan tugas, dan mengisi daftar hadir. Ada kompetensi pedagogik, penguasaan materi, dan kemampuan mengembangkan proses pembelajaran sesuai karakteristik mata pelajaran.

Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, kualitas pembelajaran berpotensi menurun.

Kita tentu tidak ingin anak-anak mendapatkan pembelajaran yang kurang optimal hanya karena sekolah tidak memiliki guru sesuai bidang studi.

Jangan sampai sekolah hanya mampu memenuhi jadwal pelajaran di atas kertas, tetapi tidak lagi dapat menjamin kesesuaian kompetensi tenaga pengajar yang melaksanakannya.

Sekolah Negeri Terjebak dalam Dilema

Persoalan semakin rumit ketika sekolah berusaha mencari jalan keluar dengan menghadirkan guru pengganti sementara atau guru honorer.

Secara praktis, langkah tersebut merupakan salah satu pilihan agar mata pelajaran yang kosong tetap dapat diajarkan. Namun, sekolah negeri memiliki keterikatan yang ketat terhadap peraturan pengelolaan keuangan, pengadaan tenaga pendidik, dan penggunaan anggaran.

Penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), misalnya, memang menyediakan komponen pembayaran honor. Namun, terdapat batas alokasi dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi.

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 mengatur batas maksimal penggunaan Dana BOS Reguler untuk pembayaran honor sebesar 20 persen bagi sekolah negeri dan 40 persen bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Selain itu, guru penerima honor harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk berstatus non-ASN, tercatat di Dapodik, memiliki NUPTK, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru.

Artinya, tidak semua guru pengganti yang direkrut karena kebutuhan mendesak sekolah otomatis dapat dibayar melalui BOS.

Di sinilah sekolah menghadapi kebuntuan.

Ketika sekolah ingin menghadirkan guru sementara, muncul pertanyaan tentang dasar pengangkatannya. Ketika guru sudah tersedia, muncul persoalan dari mana honor harus dibayarkan.

Sekolah juga tidak dapat begitu saja membebankan biaya tersebut kepada orang tua. Penggalangan dana yang tidak sesuai ketentuan dapat dipersoalkan sebagai pungutan.

Akibatnya, sekolah berada dalam posisi serba salah.

Jika tidak menghadirkan guru pengganti, pembelajaran berpotensi terganggu. Jika menghadirkan guru sementara, sekolah menghadapi persoalan legalitas dan pembiayaan. Jika meminta bantuan orang tua, sekolah khawatir dituduh melakukan pungutan.

Kepala sekolah akhirnya harus menanggung dilema yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah semata.

Pemerintah Jangan Hanya Mendata, tetapi Harus Menghadirkan Solusi

Selama ini, berbagai upaya seperti laporan kepada Dinas Pendidikan, diskusi antar-pemangku kepentingan, koordinasi, dan penyampaian usulan telah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang menghadapi persoalan tersebut.

Namun, sekolah tidak cukup hanya mendapatkan penjelasan bahwa kebutuhan guru sedang dipetakan, pengadaan menunggu formasi, atau pemerintah masih mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Sekolah membutuhkan solusi yang dapat dilaksanakan sekarang, bukan sekadar janji penyelesaian pada masa mendatang.

Harus diakui, pemerintah juga menghadapi keterbatasan fiskal. Kebutuhan pembiayaan ASN dan PPPK merupakan beban anggaran yang tidak ringan. Karena itu, solusi kekurangan guru tidak harus selalu dimulai dengan tuntutan agar pemerintah daerah membayar seluruh honor guru sementara melalui APBD.

Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kekosongan guru berlangsung tanpa mekanisme penyelesaian.

Ketersediaan guru merupakan bagian mendasar dari penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan gedung, buku, sarana prasarana, dan kurikulum, tetapi juga harus memastikan tenaga pendidik tersedia sesuai kebutuhan sekolah.

Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyebutkan:

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu."

Ketentuan ini seharusnya menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pemenuhan guru, termasuk mekanisme penanganan kekosongan tenaga pendidik dalam keadaan mendesak.

Saatnya Ada Regulasi Khusus untuk Guru Pengganti Sementara

Jika pengadaan guru definitif membutuhkan proses panjang, pemerintah perlu menghadirkan mekanisme khusus untuk mengatasi kekosongan guru dalam jangka pendek.

Salah satu solusi yang patut diperjuangkan adalah regulasi mengenai kewenangan sekolah negeri dalam merekrut guru pengganti sementara.

Regulasi tersebut setidaknya harus memuat beberapa hal berikut.

1. Sekolah diberikan kewenangan merekrut guru pengganti sementara.

SMP negeri yang terbukti mengalami kekurangan guru harus diberikan ruang untuk merekrut tenaga pendidik sementara sesuai kebutuhan mata pelajaran dan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan riil, diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang, dan memiliki batas waktu penugasan yang jelas.

2. Ada kepastian hukum mengenai status dan pembayaran honor.

Guru pengganti sementara harus memiliki dasar penugasan, perjanjian kerja, masa kerja, serta ketentuan pembayaran honor yang jelas.

Pemerintah perlu menyediakan kategori atau mekanisme khusus agar guru yang direkrut untuk mengatasi kekosongan mendesak tidak otomatis terhalang oleh persyaratan administratif yang tidak dapat segera dipenuhi.

3. Ada kepastian sumber pembiayaan yang sah dan realistis.

Pemerintah perlu membuka beberapa alternatif pembiayaan, antara lain:

· APBD atau bantuan pemerintah sesuai kewenangan dan ketentuan anggaran.

· Dana BOSP sesuai komponen, batas, dan persyaratan yang berlaku.

· Bantuan dan sumbangan masyarakat melalui mekanisme yang sah.

Pemerintah tidak harus serta-merta menanggung seluruh kebutuhan honor guru sementara melalui APBD. Akan tetapi, pemerintah harus menyediakan payung hukum yang memungkinkan sekolah mengatasi kekurangan guru tanpa melanggar ketentuan pengelolaan keuangan.

4. Masyarakat diberikan ruang untuk membantu secara sukarela.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah memberikan ruang bagi komite untuk melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Sumbangan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Tidak boleh ditentukan nominal wajib, tidak boleh ada konsekuensi bagi orang tua yang tidak menyumbang, serta tidak boleh ada diskriminasi terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Penggunaan dana juga harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Partisipasi masyarakat harus menjadi dukungan tambahan, bukan pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada orang tua.

5. Kepala sekolah diberikan perlindungan hukum dan administratif.

Kepala sekolah yang menjalankan mekanisme perekrutan guru sementara sesuai regulasi dan prosedur yang ditetapkan harus memperoleh kepastian hukum.

Jangan sampai kepala sekolah yang berinisiatif menjaga keberlangsungan pembelajaran justru menghadapi persoalan administrasi atau hukum karena pemerintah belum menyediakan aturan yang jelas.

Jangan Sampai Sekolah Swasta Memiliki Ruang Gerak, Sekolah Negeri Justru Kehilangan Jalan Keluar

Ada hal lain yang perlu menjadi perhatian.

Sekolah swasta pada umumnya memiliki keleluasaan lebih besar dalam pengelolaan tenaga pendidik dan pembiayaan sesuai ketentuan penyelenggaraannya. Sementara itu, sekolah negeri harus mengikuti berbagai ketentuan kepegawaian dan pengelolaan keuangan pemerintah.

Perbedaan ini tidak berarti sekolah swasta bebas dari aturan. Namun, sekolah negeri memang membutuhkan mekanisme khusus agar keterikatan terhadap peraturan tidak justru menghambat pemenuhan kebutuhan pembelajaran.

Jangan sampai sekolah negeri menghadapi kondisi ketika pemerintah belum dapat menyediakan guru pengganti, tetapi sekolah juga tidak memiliki kewenangan dan kepastian pendanaan untuk menghadirkan tenaga pendidik sementara.

Diperlukan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi sekolah negeri tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara.

DPR, Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Anak Perlu Mendorong Solusi Nyata

Persoalan ini seharusnya tidak hanya menjadi perhatian Dinas Pendidikan.

DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan kebutuhan guru mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah daerah.

Ombudsman Republik Indonesia dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan pendidikan, termasuk ketika laporan kekurangan guru tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan lembaga terkait juga perlu melihat persoalan ini dari perspektif pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang layak.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui kementerian yang membidangi pendidikan perlu menyiapkan payung kebijakan nasional agar pemerintah daerah dan sekolah memiliki pedoman yang sama.

Yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan keprihatinan, pertemuan koordinasi, atau rekomendasi yang berhenti di atas kertas.

Yang dibutuhkan adalah regulasi, kepastian kewenangan, mekanisme pembiayaan, dan perlindungan hukum yang benar-benar dapat diterapkan.

Jangan Biarkan Sekolah Berjuang Sendirian

Kekurangan 5–10 guru pada sebuah SMP negeri bukan sekadar angka dalam laporan kebutuhan tenaga pendidik.

Di balik angka tersebut ada ruang-ruang kelas yang membutuhkan pengajar, ada mata pelajaran yang terancam tidak mendapatkan pelayanan optimal, ada guru yang harus menanggung beban tambahan, dan ada peserta didik yang berhak memperoleh pembelajaran sesuai kebutuhan mereka.

Sekolah tidak boleh terus-menerus dipaksa menyelesaikan persoalan yang berada di luar kendali dan kewenangannya.

Pemerintah perlu memahami bahwa sekolah negeri memiliki keterbatasan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan pembiayaan. Karena itu, ketika pemerintah belum mampu menyediakan guru definitif, setidaknya harus ada regulasi yang memberikan jalan keluar sementara.

Jangan sampai sekolah hanya mampu memenuhi jadwal pelajaran di atas kertas, sementara kesesuaian kompetensi guru yang mengajar tidak lagi dapat dijamin karena kekurangan tenaga pendidik.

Jangan pula membiarkan kepala sekolah menghadapi pilihan sulit antara membiarkan pembelajaran terganggu atau mengambil langkah pengadaan guru sementara yang belum memiliki kepastian hukum dan pembiayaan.

Negara harus menjamin pendidikan, sekolah harus diberi kewenangan untuk bertindak, dan masyarakat harus diberi ruang untuk membantu secara sukarela.

Inilah jalan tengah yang perlu diperjuangkan.

Pemerintah tidak cukup hanya menghitung berapa banyak guru yang kurang. Pemerintah harus menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting: bagaimana memastikan setiap ruang kelas memiliki pH guru yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran?

Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya terpenuhinya jumlah tenaga pendidik, melainkan mutu pembelajaran, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan masa depan generasi bangsa.

Jangan biarkan sekolah negeri terus berjuang sendirian menghadapi krisis kekurangan guru, sementara jalan keluar yang nyata belum tersedia. ===

Sumber:

 

 

Diposting oleh di
Label:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)