![]() |
| Prestasi Instan Karna - Toto Endargo - AI |
Oleh: Toto Endargo
Belajar dari Panggung Wayang untuk Membaca Politik Modern
Dalam kisah Mahabharata, Karna merupakan sosok kesatria yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun, perjalanan hidupnya memperlihatkan sebuah ironi tentang kehormatan, kekuasaan, dan kesetiaan.
Ketika Karna dipermalukan dalam adu ketangkasan memanah karena dianggap tidak sederajat dengan Arjuna, Suyudana tampil membelanya. Tanpa menunggu panjang, Suyudana mengangkat Karna menjadi Raja Awangga.
Sebuah pemberian yang luar biasa. Karna mendapatkan pangkat, jabatan, kehormatan, dan pengakuan sosial dalam waktu singkat, instan. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkannya sebelumnya.
Tetapi, pemberian itu juga melahirkan ikatan yang tidak sederhana.
Karna merasa berutang budi kepada Suyudana. Kesetiaannya kemudian bukan sekadar kesetiaan seorang kesatria kepada rajanya, melainkan juga kesetiaan seseorang kepada orang yang telah mengangkat derajat hidupnya.
Bahkan ketika perang Bharatayuda memperhadapkan dirinya dengan Pandawa, yang sebenarnya merupakan saudara kandungnya sendiri, Karna tetap memilih membela Suyudana.
Ia tahu siapa yang dihadapinya. Ia juga mengetahui bahwa jalan yang ditempuh Suyudana tidak selalu benar. Namun, utang budi dan kesetiaan telah menjadi ikatan yang sulit diputuskan.
Akhirnya, Karna gugur di medan perang. Karier dan pengabdiannya berakhir di tengah jalan, sebelum sempat menikmati kehormatan yang pernah diberikan kepadanya secara utuh.
Panggung Wayang dan Politik Hari Ini
Kisah Karna terasa dekat dengan kehidupan politik modern Indonesia.
Kekuasaan tidak selalu membutuhkan ancaman untuk membangun loyalitas. Ada cara yang jauh lebih halus: pemberian jabatan, fasilitas, bantuan, perlindungan, dan berbagai kemudahan.
Penerimanya merasa dihargai, diperhatikan, bahkan memiliki kewajiban moral untuk membalas kebaikan.
Semua berlangsung nyaman. Tidak ada paksaan yang terlihat. Namun, perlahan-lahan terbentuk ikatan kepentingan dan ketergantungan.
Di sinilah kita perlu mencermati fenomena jabatan yang diberikan secara instan. Ketika kedudukan tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak, melainkan lebih karena kedekatan serta kebutuhan akan loyalitas.
Jabatan akhirnya bukan lagi semata-mata amanah untuk bekerja, tetapi bisa berubah menjadi instrumen untuk mengikat seseorang.
Persoalannya bukan pada siapa yang memberikan jabatan atau siapa yang menerimanya. Persoalan sesungguhnya adalah apakah orang yang diberi kedudukan masih memiliki kebebasan berpikir, keberanian mengoreksi, dan kemampuan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik.
Sebab, orang yang merasa berutang budi terkadang lebih sulit mengatakan tidak, sekalipun ia mengetahui ada sesuatu yang keliru.
Kesetiaan Bukan Segalanya
Karna adalah kesatria hebat. Kemampuan dan keberaniannya tidak perlu diragukan. Namun, kesetiaannya kepada Suyudana membuatnya tetap berada di pihak yang secara moral sulit dibenarkan.
Inilah pelajaran pentingnya: kemampuan tanpa kebebasan moral dapat berakhir menjadi pengabdian kepada kepentingan yang salah.
Dalam kehidupan bernegara, loyalitas kepada seseorang tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.
Jabatan boleh diberikan. Fasilitas boleh disediakan. Penghargaan boleh diterima. Namun, semuanya tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar dengan hilangnya keberanian untuk bersikap benar.
Jangan sampai panggung politik modern melahirkan terlalu banyak Karna: memperoleh kehormatan dengan cepat, membangun kesetiaan dengan utang budi, tetapi akhirnya kehilangan kebebasan untuk menentukan jalan sendiri.
Sebab, jabatan bisa diberikan oleh penguasa, tetapi kehormatan dan keberanian moral seharusnya tidak pernah menjadi milik penguasa.
===

Tidak ada komentar:
Posting Komentar